SKALAINDONESIA.com, Mataram – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Aminurlah menilai, PT Gerbang NTB Emas (GNE) sedang dalam kondisi “sakit parah”.
“GNE sedang dalam kondisi yang tidak baik. Sakitnya sudah sangat parah,” kata Aminurlah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD mitra kerja dan BUMD, Kamis (23/1/2025).
Dia menyoroti sejumlah masalah yang mengancam keberlanjutan peran strategis perusahaan tersebut dalam perekonomian daerah.
Baca Juga: Tinjau Pabrik Garam di Bima, Iqbal Siap Berikan Dukungan
Menurut dia, masalah yang menjerat perusahaan itu, mulai dari manajemen, sistem, prosedur, keuangan, hingga operasionalnya perlu mendapat perhatian serius.
Karena itu, politisi PAN ini mendesak agar segera dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya meminta secara politik agar lembaga dewan mengeluarkan surat kepada BPK untuk melakukan audit investigatif terhadap PT GNE,” tegasnya.
Anggota DPRD dari Dapil 6 NTB ini menyebut, audit tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah akut yang ada di dalamnya.
Dengan mengetahui masalah akut itu, lanjutnya, maka pemerintah dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan perusahaan daerah itu.
“Kita ingin mengetahui masalah manajemennya, sistemnya, keuangannya, prosedurnya, dan operasionalnya. Semua itu harus diperbaiki,” jelasnya.
Melalui audit investigasinya itu, nantinya BPK dapat merekomendasikan kepada gubernur dan wakil gubernur NTB terpilih untuk melakukan audit secara menyeluruh.
Baca Juga: Kejati NTB Tahan Lima Tersangka Korupsi RS Pratama Dompu
Dia mengungkapkan, saat ini GNE memiliki piutang sekitar Rp10 miliar. Sementara kewajiban yang harus dipenuhi mencapai sekitar Rp26 miliar.
“Dilihat dari sisi aset, piutang tersebut masih bisa tertutupi. Namun, GNE perlu diselamatkan. Melalui audit, kita akan tahu masalah secara utuh, sehingga bisa dihasilkan rekomendasi untuk melakukan restorasi,” bebernya.
Ia menekankan, restorasi harus dilakukan agar kondisi GNE kembali sehat. Perusahaan daerah ini, kata dia, memiliki potensi bisnis yang sangat baik. Namun karena manajemennya buruk sehingga sulit berkembang.
“Rencana bisnis PT GNE sebenarnya sangat bagus, karena menyentuh langsung ke rakyat, tetapi manajemennya sangat buruk membuat perusahaan ini sulit untuk berkembang,” sambungnya.
Untuk itu, Aminurlah kembali menegaskan bahwa untuk mendapatkan kejelasan, pihaknya mendorong pimpinan dewan untuk meminta BPK melakukan audit investigatif.
“Audit independen sangat diperlukan agar semua masalah, termasuk aliran dana dan status aset perusahaan, dapat terungkap dengan jelas,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Komisi III DPRD Provinsi NTB ini membidangi urusan keuangan dan perbankan. Ruang lingkup kerjanya meliputi: keuangan daerah, pendapatan daerah, asset daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, BUMD dan perusahaan daerah.
Selain itu, bidang kerja Komsisi III juga mencakup: badan layanan umum daerah, perusahaan patungan dan penanaman modal serta lerjasama daerah. (Wir)
